Persoalan email komisi 8 DPR RI yang ditanyakan oleh mahasiswa Indonesia di Australia dan dijawab asal-asalan oleh anggota komisi 8 DPR menimbulkan polemik dan keprihatinan publik tentang bagaimana anggota dewan mengelola IT pemerintahan. Menurut Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan kalau sepanjang tahun 2010 lalu pemerintah telah menganggarkan dana tidak kurang dari Rp 20 milyar untuk mengelola IT di pemerintahan.Anggaran tersebut di bagi-bagi untuk beberapa pengeluaran. Yang menyedot anggaran paling besar adalah situs www.dpr.go.id dengan nilai total Rp 9,7 milyar. Setelah dibuka pun website resmi DPR itu tidak memberikan banyak informasi yang berguna bagi masyarakat. Tidak disebutkan jumlah anggaran kerja DPR dan juga hasil kerja DPR. Secara umum hanya ada nama-nama anggota dewan, daftar RUU, dan jadwal rapat DPR.
Padahal dengan jumlah anggaran sebesar itu website DPR seharus nya bisa sangat amat jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Atau akan lebih baik jika anggaran pemeliharaan website di kurangi untuk mengalokasikan dana ke pos-pos yang lebih membutuhkan. Apalagi tingkah laku anggota DPR juga tidak bisa dibilang baik setelah tertangkap basah mengakses pornografi pada saat sidang.
 |
via detikinet
http://www.teknoup.com/news/8330/20-milyar-setahun-untuk-pemeliharaan-website-dpr/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar