Inilah Isi Surat SBY Kepada PM Belanda

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat resmi kepada PM Belanda mengenai penundaan kunjungan kenegaraan ke Belanda. Surat itu dikirim Selasa sore.

salinan surat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Berikut isi suratnya yang sudah diterjemahkan:

Dengan hormat,

Saya menulis untuk menyampaikan keputusan saya untuk menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda yang awalnya direncanakan berlangsung dari 5 Oktober sampai 9 Oktober 2010. Keputusan penundaan itu berkaitan dengan proses pengadilan yang digelar di Den Haag yang mengangkat isu hak asasi manusia di Indonesia dan juga permintaan penangkapan Presiden Republik Indonesia selama kunjungan kenegaraan tersebut.

Sebagaimana Yang Mulia Perdana Menteri menyadari sepenuhnya, kunjungan ini adalah untuk menghormati undangan Yang Mulia Ratu Beatrix. Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang positif, atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan.

Namun, saya berpendapat bahwa proses pengadilan itu dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif bagi upaya kedua negara untuk meningkatkan hubungan. Selain itu, proses pengadilan yang digelar serta keputusan-keputusannya bisa dipersepsikan negatif oleh rakyat Indonesia yang tidak hanya akan merusak hubungan kedua pemerintahan tetapi juga hubungan rakyat kedua negara.

Atas dasar itu dan untuk mempertahankan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Belanda, saya memutuskan untuk menunda kunjungan tersebut. Adapun, waktu kunjungan yang baru akan ditetapkan setelah melihat perkembangan yang terjadi di pengadilan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Sampaikan hormat saya yang setinggi-tingginya untuk Yang Mulia Ratu Beatrix dan penyesalan saya yang mendalam jika ada hal yang tidak berkenan terkait penundaan ini.

Sebagaimana diberitakan, Presiden SBY mendadak membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda karena pengadilan setempat menggelar pengadilan pelanggaran HAM di Maluku dan Papua.

Presiden mendapat kabar bahwa ada tuntutan dari kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda kepada pengadilan setempat agar Presiden SBY ditangkap dengan tuduhan pelanggaran HAM.

Presiden SBY tidak terima ada sidang kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di Den Haag, Belanda, ketika kunjungan kenegaraan berlangsung pada 5-9 Oktober 2010.

"Ini menyangkut harga diri dan kehormatan bangsa," ujar Presiden dalam jumpa pers di ruang VIP landasan udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (5/10)

Met vriendelijke groet,

Ik schrijf mijn beslissing om het staatsbezoek aan Nederland die oorspronkelijk was gepland met ingang van 5 oktober-09 oktober, 2010 uit te stellen over te brengen. De beslissing uit te stellen werd in verband met rechtszaken die werd gehouden in Den Haag om de kwestie van de mensenrechten in Indonesië te verhogen en ook de arrestatie van president van de Republiek Indonesië de vraag tijdens het staatsbezoek.

Als Zijne Majesteit de minister-president is zich ervan bewust dat dit bezoek is ter ere van de uitnodiging van Zijne Majesteit Koningin Beatrix. Het bezoek was ook bedoeld om positieve relaties, gebaseerd op wederzijds respect en wederzijds voordeel te verbeteren.

Ik ben echter van mening dat de rechtbank proces dat zou kunnen leiden tot een situatie die niet bevorderlijk is voor de inspanningen van beide landen om de betrekkingen te verbeteren. Bovendien heeft het Hof geoordeeld, en haar beslissingen kunnen negatief worden opgevat door de Indonesische mensen die niet alleen schade zal toebrengen aan de betrekkingen tussen de twee regeringen, maar ook de relatie van de bevolking van beide landen.

Op die basis en goede bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Nederland te behouden, heb ik besloten om het bezoek uit te stellen. Ondertussen, bezoek aan de nieuwe tijd zal worden bepaald na het zien van de ontwikkelingen die zich in de rechtbank en andere overwegingen.

Brengen mijn respectvolle hoogst voor Majesteit Koningin Beatrix en mijn diepe spijt als er dingen die niet echt blij zijn met verwante deze vertraging.